nusakini.com - Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil, menginginkan revolusi mental dilakukan pada smua kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, untuk dapat menjadikan Indonesia lebih baik lagi.

Menurut Sofyan, pemerintah akan terus mendorong revolusi mental yang menjadi slogan Presiden Joko Widodo, pada setiap aktivitas yang dijalankan aparatur pemerintah, berupa penegakan hukum dan disiplin. 

"Yang kita kenalkan sekarang kita mainstreamkan, itu revolusi mental. Revolusi mental harus ada di setiap aktifitas kita, misalnya guru mengajar yang baik misal pegawai negeri melaksanakan tugas dengan baik kalau aparat penegak hukum menegakkan hukum secara adil, jadi revolusi mental akan embeded dalam seluruh aktifitas jadi bukan revolusi mental sebuah program tapi intinya yang kita sebutkan dengan konsep mainstreaming, kalau di Bappenas ada program mainstreaming gender jadi seluruh program itu gender masuk tidak ada indifference di lapangan kerja" kata Sofyan, di Jakarta, Rabu (13/4/2016). 

Sofyan mengatakan, saat ini penegakan hukum dan disiplin belum optimal, karena masih minimnya kepedulian dan adanya pemberian toleransi bagi pelanggarnya. Ia menambahkan di Indonesia khususnya masih terlau toleran dan permisif bagi orang yang melanggar disiplin. 

"Selama ini di Indonesia terlalu toleran dan permisif terhadap orang melanggar, PNS nggak masuk kerja, guru nggak mengajar dibiarkan, mulai dari sekarang harus disiplin, di DKI Pak Ahok pernah cerita kalau yang ngajar sekarang adalah guru PTT guru honorer, kalau sudah jadi pegawai negeri banyak dia ntara mereka nggak mau ngajar malah suruh honorer yang kerja, itu Ahok cerita ini revolusi mental harus bisa kita lakukan," kata Sofyan. 

Dengan adanya penegakan hukum dan disiplin, kata Sofyan, akan memberikan efek jera bagi pelanggar, sehingga akan mendorong apartur negara untuk menegakan hukum dan menerapkan disiplin dan lebuh baik lagi.(mk)